Pegunungan Bintang, DogiyaiPos — Manajemen Markas Pusat (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bahwa warga sipil mengungsi ke hutan belantara akibat operasi militer Indonesia di Kampung Alukbakon, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani oleh juru bicara TPNPB, Sebby Sambom.
Dalam laporan yang diterima dari Panglima TPNPB Kodap XXXV Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati Mimin dan “Pasukan Salju” (Julukan bagi pasukan Kodap XXXV), dijelaskan bahwa operasi militer yang dilakukan pada 12 Juli 2025 menyebabkan pembakaran rumah-rumah warga sipil. Hal ini, menurut mereka, memaksa ibu-ibu dan anak-anak balita meninggalkan kampung mereka dan mendirikan kamp pengungsian di hutan demi menghindari kekerasan militer.
TPNPB membantah pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, yang dikutip dalam media Tirto.id bahwa TPNPB menyebarkan hoaks terkait pembakaran rumah warga. TPNPB dengan tegas mengatakan pernyataan tersebut sebagai bentuk penutupan fakta dan upaya menutupi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Indonesia di Papua.
Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB juga melampirkan bukti visual pembakaran rumah dan kondisi para pengungsi sebagai penguat klaim mereka. Mereka menuding tindakan militer dilakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapuspen TNI Kristomei Sianturi.
Selain itu, TPNPB menyerukan kepada pihak militer Indonesia agar menghentikan penggunaan rumah ibadah dan bangunan sipil sebagai pos militer, serta tidak lagi mengintimidasi warga sipil yang sedang mencari makan dan berkebun. TPNPB memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kelaparan, kekurangan gizi, hingga kematian warga sipil di wilayah konflik.
TPNPB juga mendesak Presiden Prabowo untuk membuka akses kemanusiaan secara menyeluruh di seluruh wilayah konflik bersenjata di Papua guna menjamin bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang berada di kamp pengungsian maupun di hutan.
Siaran pers ini ditandatangani oleh pimpinan tinggi TPNPB-OPM yakni Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
Berikut kami lampirkan siaran pers resminya.
Warga Mengungsi Akibat Operasi Militer Indonesia di Distrik Oksop Dan Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, Tutupi Kejahatan Kemanusiaan di Papua
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Rabu, 16 Juli 2025
SilahkanIkuti Laporan Dibawa Ini.!
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Panglima TPNPB Kodap XXXV Bintang Timur, Brigjen Ananias Ati Mimin bersama pasukan salju pada hari Rabu, 16 Juli 2025 dari medan perang di Pegunungan Bintang bahwa; Pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi yang dikeluarkan oleh media Tirto.id ( https://tirto.id/tni-sebut-opm-sebar-hoaks-soal-pembakaran-rumah-di-oksop-heeS ) yang menyebutkan bahwa TPNPB sebar hoax soal pembakaran rumah warga sipil di Distrik Oksop oleh Militer Indonesia adalah tidak benar namun menurut kami TPNPB itu sengaja Brigjen Kristomei Sianturi menutupi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Militer Indonesia saat melakukan operasi militer dan pembakaran rumah-rumah warga sipil di Kampung Alukbakon, Distrik Oksop, Pegunungan Bintang yang mengakibatkan terjadi pengungsian bagi warga sipil ke hutan belantara pada 12 Juli 2025 adalah benar.
Dalam hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melampirkan bukti-bukti pembakaran rumah warga sipil oleh aparat militer indonesia saat melakukan operasi militer di Kampung Alukbakon pada 12 Juli 2025 serta bukti pengungsian bagi ibu-ibu dan anak-anak balita yang rela meninggalkan kampung halamannya di Alukbakon dan mendirikan kamp pengungsian di hutan belantara demi menghindari kekejaman yang dilakukan oleh Militer Pemerintah Indonesia atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, Agus Subianto dan Kristomei Sianturi.
Dan juga Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, Agus Subianto dan Kapuspen TNI Kristomei Sianturi untuk berhenti menutupi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Militer Pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di Tanah Papua selama mengerahkan ribuan personel militer untuk melakukan operasi di Papua. Jika pengiriman ribuan personel militer indonesia ke Papua untuk melakukan perang melawan TPNPB silahkan datang ke Markas TPNPB langsung dan hentikan pengunaan Gereja dan bangunan sipil menjadi pos militer indonesia.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menghimbau kepada aparat militer indonesia yang sedang melakukan misi operasi di Papua untuk berhenti mengintimidasi warga sipil yang sedang mencari makan dan berkebun di pemukiman warga sipil demi kehidupan mereka. Jika hal itu masih terus terjadi dapat mengakibatkan kelaparan, kekurangan gizi, kematian dan kesakitan bagi anak-anak dan ibu-ibu di wilayah konflik karena kurangnya bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalan konflik bersenjata. Sehinga disampaikan kepada Prabowo Subianto untuk segera membuka akses kemanusiaan secara menyeluruh di seluruh wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua untuk membantu warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata yang sedang berada di kamp-kamp pengungsian di seluruh Tanah Papua dan yang berada di hutan belantara.
Demikian Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Rabu, 16 Juli 2025 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.
Penanggung Jawab Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM
Jenderal Goliat Tabuni
Panglima Tinggi TPNPB-OPM
Letnan Jenderal Melkisedek Awom
Wakil Panglima TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Terianus Satto
Kepala Staf Umum TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen
Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM
(BT/Admin)
