Ilaga, DogiyaiPos — Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) menyampaikan bahwa militer Indonesia telah meluncurkan serangan bom menggunakan drone di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 21 Juli 2025. Serangan tersebut diklaim tidak menimbulkan korban jiwa, namun disebut mengenai kawasan hutan dan menciptakan lubang besar di tanah.
Dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (23/7), Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyebut drone tersebut ditujukan ke markas TPNPB namun meleset dari target. TPNPB menilai penggunaan senjata tersebut tidak efektif dan membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi.
“Drone tersebut ditargetkan ke arah Markas TPNPB di Ilaga namun salah sasaran dan jatuh di hutan-hutan sehingga meninggalkan bekas lobang besar di tanah,” kata Sebby Sambom, juru bicara TPNPB-OPM dalam pernyataan tertulis.
Pihak TPNPB mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran militer Indonesia agar menghentikan penggunaan drone bersenjata yang dianggap sembarangan dan tidak akurat. Mereka menilai strategi ini berisiko tinggi terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.
“Kami menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto dan aparat militer Indonesia untuk hentikan serangan bom tanpa arah dan tujuan yang jelas karena dapat membahayakan warga sipil di Ilaga,” lanjut Sebby.
Selain itu, dalam pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah petinggi TPNPB, mereka juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam setiap operasi militer yang dilakukan di Papua. Mereka menganggap penggunaan drone dalam medan konflik seperti Papua harus dikaji ulang secara serius.
“Penggunaan drone bom harus dihentikan selama perang karena membahayakan nyawa warga sipil,” tegas Sebby dalam siaran pers tersebut.
Siaran ini ditandatangani oleh Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliat Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak militer Indonesia maupun Kantor Staf Presiden terkait klaim tersebut. (BT/Admin)
