Sorong, DogiyaiPos— Gerakan solidaritas mama-mama Papua terus bergulir dan menguat. Komunitas Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS) kembali mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada hari ini, Kamis, 10 Juli 2025. Dalam pertemuan ini, mereka akan menyerahkan lebih dari 4.000 data pedagang asli Papua, sekitar 95 persen di antaranya adalah perempuan, yang telah dikumpulkan secara mandiri.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi sebelumnya pada 25 April 2025, ketika Gubernur Elisa Kambu secara langsung menyatakan dukungannya atas aspirasi pedagang Papua dan memberikan mandat kepada P2MPKS untuk melakukan pendataan pedagang asli Papua di wilayah provinsi, dimulai dari Kota dan Kabupaten Sorong.
Diperkirakan lebih dari 500 mama-mama pedagang akan hadir dalam pertemuan ini. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Sorong Raya, termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Sorong Selatan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab dan kesiapan kami sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat Papua secara adil dan berkelanjutan,” ujar Yohanis Mambrasar, Koordinator Tim Hukum P2MPKS.
Tujuh Poin Aspirasi P2MPKS
Sebelumnya, pada 9 Mei 2025, P2MPKS juga telah menyampaikan tujuh poin aspirasi utama kepada Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, yang mewakili Gubernur saat menghadiri peringatan HUT Raja Ampat. Ketujuh poin itu mencerminkan kebutuhan mendasar mama-mama Papua untuk mendapatkan akses yang adil dan bermartabat dalam sistem ekonomi lokal:
- Pembangunan Pasar Khusus Mama-Mama Papua di bekas lokasi Pasar Boswesen sebagai ruang berdagang yang aman dan terhormat.
- Penyediaan tempat jualan yang layak di Pasar Remu, terutama di gedung utama, agar mama-mama tidak terus dipinggirkan ke emperan atau tempat tidak layak.
- Dukungan modal usaha, baik dalam bentuk bantuan stimulan maupun dalam bentuk sistem koperasi simpan-pinjam yang berkeadilan.
- Pendirian koperasi pedagang Papua yang dikelola secara mandiri, transparan, dan diawasi bersama komunitas.
- Sistem pinjaman berbunga rendah dan inklusif yang bisa diakses oleh mama-mama pedagang secara adil.
- Penyediaan transportasi pedagang lintas wilayah yang dikelola oleh koperasi mama-mama dan didukung oleh anggaran pemerintah daerah.
- Seluruh program afirmatif ekonomi harus berbasis budaya dan nilai-nilai lokal Papua, bukan sekadar meniru proyek nasional yang tidak kontekstual.
Pasar Sebagai Ruang Hidup dan Martabat
Bagi mama-mama Papua, pasar bukan sekadar tempat jualan, melainkan ruang hidup yang menyambung harapan, menyekolahkan anak, menjaga martabat, dan menopang kehidupan keluarga. Namun kenyataannya, mereka masih mengalami diskriminasi dan peminggiran, dipaksa berjualan di atas karung di emperan toko, tanpa perlindungan dan keadilan.
Aspirasi untuk membangun pasar khusus bukan sekadar tuntutan fisik, tetapi juga panggilan untuk keadilan struktural. Dalam kerangka Otonomi Khusus, semestinya pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua menjadi prioritas utama.
Dengan membawa data yang lengkap, jaringan organisasi yang solid (lebih dari 60 pengurus kelompok di berbagai titik), serta proposal kebijakan yang telah disiapkan, P2MPKS menegaskan bahwa mereka datang bukan hanya membawa tuntutan, tetapi juga solusi nyata.
“Gerakan ini adalah bentuk nyata keberdayaan dan solidaritas perempuan Papua. Kami tidak minta belas kasihan. Kami minta keadilan,” tegas P2MPKS dalam pernyataannya. (BT/Admin)
